BI Luncurkan Larangan, Lembaga yang Masih Menggunakan Uang Virtual Akan Dikenakan Sangsi

Bank Indonesia baru saja membuat larangan pada penggunakan uang virtual sebagai alat pembayaran, sama seperti pertama kali bitcoin menjadi trend di kalangan masyarakat kemudian BI menghimbau kepada masyarakat yang mulai tergila-gila dengan bitcoin untuk tidak melakukan transaksi dengan menggunakan uang virtual termasuk dengan bitcoin. Pasalnya sama seperti bitcoin seluruh alat pembayaran virtual jika digunakan sebagai alat pembayaran akan beresiko sangat tinggi. “Tidak ada yang mengatur, lalu itu rawan  penggelembungan], sampai rawan pencucian uang dan bisa digunakan untuk pendadaan terorisme,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman.


Dalam siaran pers yang disampaikan lewat situs resmi BI, Agusman juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran dengan alat tukar virtual seperti bitcoin. Penyelenggara sistem pembayaran yang disebut BI termasuk bank yang melakukan switching maupun kliring, bahkan penyelenggara dompet elektronik dan transfer dana. Kata Agusman, aturan itu sebenarnya sudah tertuang di PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017‹ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Siaran persnya hanya mengingatkan kembali. Dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran jelas disebutkan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency. 

Jika melanggar, ada sanksinya. “Sanksinya bisa pidana itu,” kata Agusman menegaskan. Dalam aturan itu sendiri tertulis, pelanggar ketentuan PBI itu bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Sementara dalam PBI 19/12/PBI/2017‹ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga disebutkan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Namun, tak ada sanksinya bila melanggar. Menurut Agusman, tanggung jawab pengawasan ada di tangan BI. Ia tak lagi harus membentuk tim khusus untuk menangani bitcoin yang belakangan semakin ‘berkilau’ di masyarakat karena selama ini BI sudah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. “Lembaga keuangan harus mematuhi aturan itu. Sekarang pengawasan ditingkatkan,” ujarnya.

Sejauh ini, ia melanjutkan, masih ada beberapa yang menyalahi aturan. Namun, Agusman menolak menyebutkan kasus secara lebih mendetail. “Saya tidak bisa menceritakan. Tapi ini mengingatkan, hati-hati lho, jangan sampai rugi besar,” katanya lagi.

Mulai Bangkit Kembali, Kini Kodak Akan Meluncurkan Koin Digital

Setelah sekian lama Kodak terjun didunia bisnis kamera dan kawan-kawannya kini Kodak mulai merentangkan sayapnya ke bisnis mata uang digital yang dapat dianggap sebagai contoh karena langkah yang sempurna bagi para pencinta bitcoin. Kodak yang sudah berdiri dalam bidang bisnis kamera sejak hampir satu abad ini menyatakan bahwa berencana meluncurkan cryptocurrency foto-sentris yang disebut KODAKCoin karena investasi yang ia mulai jalankan dalam teknologi blockchain. Usai pengumuman tersebut, saham Kodak (KODK) melonjak sebanyak 125 persen dalam perdagangan di bursa AS.


Sementara harga Bitcoin, Litecoin, Ripple dan mata uang digital lainnya yang melonjak, beberapa perusahaan kecil yang tidak terkait bisnis digital telah mengayuh gelombang minat investor dengan menggoda penikmat cryptocurrency. Hal itu contohnya Long Island Iced Tea Corp. yang mengubah namanya menjadi Long Blockchain Corp (LBCC). Bioptyx diganti sebagai Riot Blockchain (RIOT) dan menggeser model bisnisnya dari bioteknologi menjadi bitcoin.  Kemudian ada Rich Cigars, perusahaan tembakau, dan Vapetek, sebuah perusahaan rokok elektrik, masing-masing menyatakan bahwa mereka terjun ke bisnis blockchain.

Investor pada umumnya bereaksi terhadap pengumuman ini dan membuat saham melonjak. Namun, Kodak membingkai langkah tersebut sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar mendapatkan keuntungan. "Bagi banyak orang di industri teknologi, 'blockchain' dan 'cryptocurrency' adalah kata kunci yang cepat. Tapi bagi fotografer yang telah lama berjuang untuk menegaskan kontrol atas pekerjaan mereka dan bagaimana penggunaannya, hal ini adalah kunci untuk memecahkan masalah," kata Jeff Clarke, CEO Kodak. Kodak menyatakan bakal menggunakan blockchain tersebut, yang pada dasarnya adalah buku besar digital, untuk platform baru yang disebut KODAKOne untuk membantu fotografer mengelola hak gambar. KODAKCoin akan digunakan untuk transaksi saat fotografer melisensikan hasil pekerjaan mereka.

Divisi Pembuatan Drone GoPro Dikabarkan Akan Dirumahkan Pekan Ini

Marak jadi buah bibir tentang rencana GoPro yang akan merumahkan karyawannya sektar 200 hingga 300 karyawan dalam pekan ini. Mayoritas karyawan yang akan dirumahkan berasal dari divisi aerial yaitu bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap drone Karma. Kabar ini pun dilaporkan melalui surel yang dikirimkan oleh pihak manajemen kepada karyawannya. Perusahaan pun mengungkapkan rencana untuk memberhentikan karyawannya dengan berdalih untuk melakukan reskontrukturisasi bisnis yang sedang dijalani oleh manajemen. "Keputusan ini dibuat untuk menyelaaskan sumber daya perusahaan dengan kebutuhan bisnis," tulis perusahaan.

Sumber dalam perusahaan juga menyebut karyawan yang terkena imbas pemutusan kerja akan dibebastugaskan, meski masih mendapat bayaran hingga 16 Februari 2018. Diversifikasi produk nampaknya tak mampu memberikan pengaruh bagi bisnis GoPro. Penjualan drone Karma yang sejak awal sempat didera berbagai krisis disinyalir tak sesuai harapan perusahaan. Dilaporkan Techcrunch, sejumlah kasus sempat mewarnai kemunculan drone Karma sejak dipasarkan perdana. GoPro sempat memutuskan untuk menarik kembali penjualan drone Karma akibat masalah baterai yang memicu drone tiba-tiba jatuh saat sedang terbang.

Usai melakukan perbaikan, GoPro memastikan Karma bisa dijual kembali pada Februari 2016. Namun, kembalinya drone Karma saat itu menjadi pil pahit bagi GoPro lantaran pesaingnya DJI telah memperkenalkan drone Mavic Pro dan Spark ke pasaran. DJI bahkan dikabarkan tengah menyiapkan kerjasama dengan pembesut drone 3DR asal California untuk menghadang GoPro.